MEMBACA POJK PERALIHAN PENGATURAN PENGAWASAN BMKS
Tenggat Waktu Yang Nyaris Lewat UU No. 4 Tahun 2026 disahkan dan diundangkan oleh DPR pada 17 Juni 2026. Pasal II angka 7 huruf c UU tersebu...
Baca SelengkapnyaUpdate regulasi, analisis hukum, dan insight strategis untuk bisnis Anda
Tenggat Waktu Yang Nyaris Lewat UU No. 4 Tahun 2026 disahkan dan diundangkan oleh DPR pada 17 Juni 2026. Pasal II angka 7 huruf c UU tersebu...
Baca Selengkapnya
UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) tidak memuat bab khusus untuk sektor jasa keuangan. Namun banyak ...
Baca Selengkapnya
Pada tulisan sebelumnya saya telah menguraikan 2 (dua) klaster tindak pidana dalam KUHP Baru yang bersinggungan dengan sektor jasa keuangan ...
Baca Selengkapnya
Kewenangan LPS membatalkan kontrak sepihak dalam tulisan ini adalah yang dimaksud Pasal 6 ayat 2 huruf c UU P2SK sebagaimana perubahan terak...
Baca Selengkapnya
Istilah special purpose vehicle (SPV) baru masuk ke dalam undang-undang di Indonesia melalui UU No. 4/2023 tentang Pengembangan dan Penguata...
Baca Selengkapnya
Periode Inovasi Keuangan Digital. Jika pada POJK No. 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (POJK P...
Baca Selengkapnya